Delegasi Indonesia Dalam Perundingan Linggarjati Dipimpin Oleh

tirto.id – Ketika ditunjuk menjadi pengarah delegasi Belanda dalam perundingan konvensional purwa dengan Indonesia, mantan Patih Menteri Belanda, Willem Schermerhorn (menjabat 1945–1946) sudah luang ia akan dicemooh oleh masyarakat negerinya sendiri. Internal sendi hariannya yang diterbitkan berjudul
Het Dagboek van Prof. Dr. Ir. W. Schermerhorn
(1970), beliau telah menyatakan bersiap bagi menerima “gunjingan” bersumber seantero Kerajaan Belanda.

Kesiapan mental dan perkiraannya bukan minus alasan. “Gunjingan” yang wajib dinantikan olehnya itu sudah lalu menyasar pelecok satu pengarah terkemuka Hindia Belanda, Hubertus Johannes van Mook (Penggubah Tugas Gubernur Jenderal Hindia Belanda 1942–1948). Sumber akar mula tanggapan buruk publik Belanda berasal dari tindakan awal nan dilakukan oleh rombongan pemerintah Hindia Belanda dalam hotel prodeo di Australia—Van Mook, Charles van der Plas, dan kawan-kawan—sesaat sehabis Perang Manjapada II usai sesudah pernyataan menyerah Jepang pada 15 Agustus 1945.

Setelah sekali lagi ke Indonesia, Van Mook—atas proposisi dari anggota Dewan Hindia yang nyentrik, Van der Plas—mengadakan pernah dengan Sukarno pada 5 Oktober 1945. Mendengar kejadian ini, Menteri Provinsi Seberang Ki akbar (dahulu disebut Menteri Kolonial), Johann Logemann marah besar. Persoalannya, Sukarno dipandang sebagai kaki tangan Jepang dan bukan wakil yang sahih dari bani adam-orang Indonesia, lebih-lebih sebagai pihak nan setimpal dengan Van Mook.

Sesuai dengan nan pertautan disepakati makanya Sekutu n domestik konferensi di Yalta (4–11 Februari 1945), negeri koloni Belanda akan “dikembalikan” kepada negeri induknya seusai perang. Salah satu pertimbangan nan minimum memurukkan keputusan itu adalah dampak pendudukan Jerman di Belanda nan mengacaubalaukan keadaan ekonomi dan sosial negeri itu.

Setelah satu perang radu, perang enggak (Perang Adem) mengikuti. Maka itu sebab itu, untuk meninggalkan supremsi komunisme nan menurut blok Amerika Serikat akan lebih subur di negeri yang ekonominya hancur, Belanda harus dikuatkan dengan diberi kembali koloni raksasanya di Asia, yakni Hindia Belanda. Para pembesar negeri koloni Hindia Belanda yang selama pendudukan Jepang mengasingkan diri ke Australia kemudian turut serta Maskapai bagi tiba kembali petak Hindia.

Namun, di luar estimasi sebelumnya, petak Hindia itu telah diproklamasikan sebagai negara merdeka pada 17 Agustus 1945 dengan tanda Republik Indonesia. Takrif ini melenceng dari estimasi Perseroan dan kemudian dikerdilkan sebagai siasat maupun usaha Jepang nan menyedang mendirikan negara anak-anakan.


Selain itu, Belanda memandang permakluman 17 Agustus 1945 sebagai tindakan yang tidak jamak. Situasi persilihan pengaruh dari Belanda ke Jepang di Kalijati pada Maret 1942 menunjukkan adanya kesalahan diplomatik berbunga pihak Jepang.

Jenderal Imamura yang menjadi wakil laskar Jepang tidak melibatkan Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh (menjabat 1936–1942) yang saat itu menyambut kekuasaan sipil. Anda berpaling lega Jenderal Hein Ter Poorten yang beberapa tahun sebelumnya diserahi kekuasaan seluruh angkatan perang koloni. Oleh sebab itu, intern Kapitulasi Kalijati, tidak cak semau penyerahan sipil dan tak ada etiket tangan dari sang wali daerah, Tjarda van Starkenborgh. Kekuasaan sipil kemudian dialihkan kepada Van Mook yang berada di pengasingan Australia pada hari 1944. Dengan demikian, secara
de jure, Belanda merasa punya kuasa atas Hindia Belanda.

Jepang di Kepulauan Indonesia sahaja dipandang melakukan pendudukan militer, tak mengadakan pemerintahan yang lazim. Maka itu, Jepang dirasa tidak punya nasib baik buat memperbolehkan atau membagi janji kemerdekaan pada Indonesia. Bawah inilah nan dipegang teguh oleh Belanda selama periode yang dikenal luas laksana musim persebaran Indonesia (1945–1949).

Pada 1 November 1945, Van Mook kembali menjadi sasaran tembak para politikus Belanda ketika mengadakan musyawarah resmi dengan Sukarno. Saat itu, Van Mook merasa perlu mengadakan perhubungan dengan pemerintah republik karena keadaan lapangan Indonesia memang menunjukkan adanya eksistensi republik, paling bukan di Jawa. Dengan demikian, kesediaan negara yunior itu tidak bisa digaibkan menjadi nol—belaka terlebih harus diajak duduk bersama.

Saat berita setakat di Provinsi Belanda, Twede Kamer—parlemen cacat Belanda—meradang dan mengutuk tindakan Van Mook. Suara minor di Belanda melaungkan Sukarno sebagai fasis kolaborator Jepang. Sutan Sjahrir nan lulusan pendidikan Eropa, kapan itu, yakni figur yang bertambah dapat diterima maka dari itu mahajana dan politisi Belanda. Saja demikian, di internal provinsi, Sjahrir justru dituduh pengkhianat apalagi makanya kawan-kawannya di Kelompok Menteng Perjaka (Menteng 31)—Sukarni dan Chaerul Saleh—serta oleh keramaian bujang revolusioner di bawah Tan Malaka. Lebih-lebih, ia kelak adv pernah diculik oleh kelompok Tan Malaka pada 29 Juni 1946.

Perundingan Van Mook dan Sjahrir kemudian terlaksana secara informal pada 16 November 1945. Di balik roman diplomasi, kekuatan militer Belanda terus bergerak memasuki Indonesia. Sreg 30 Desember 1945, menjelang perian plonco, Angkatan Laut Kekaisaran Belanda mendarat di Tanjung Priok. Pada noktah itu, kedua pihak ki ajek teguh pada pendirian, Belanda menjorokkan Republik Indonesia bak negara merdeka, dan Indonesia teguh mempertahankan argumen bahwa ia telah merdeka.

Saat kontingen Indonesia meninggalkan ke Belanda pada April 1946 di bawah didikan Mr. Suwandhi, Bendahara Menteri Schermerhorn—yang nantinya makara delegasi Belanda di Linggarjati setelah selesai memegang—tidak mengamini delegasi di Den Haag (ibu kota tadbir) karena memandangnya sebagai utusan jajahan alias negara bagian, bukan negara merdeka. Mereka dituruti di daerah katai, Hoogeveluwe.

Perundingan ini tidak pergok titik temu sehingga pada 23 Juli 1946, Sunan Wilhelmina takhlik Komisi Jenderal yang diketuai maka itu Schermerhorn bikin bertolak ke Indonesia dan memulai perundingan lain. Sang mantan perdana menteri, sekalipun adv pernah menolak delegasi Indonesia di Den Haag, dikenal perumpamaan orang yang pikirannya sejalan dengan Van Mook, kian pro-Indonesia dibandingkan dengan rekan-rekan parlemennya yang lain.

Infografik Mozaik Perjanjian Linggarjati

Sebagaimana dijelaskan K. M. L. Tobing internal
Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati
(1986), sebelum pembicaraan antara Komisi Jenderal dan pihak Republik Indonesia diadakan, kekaisaran mengutus suatu komisi survei yang terdiri berpangkal P. J. Koets, P. Honig, dan C. B. de Lange. Komisi ini—Persen Koets—bertujuan meneliti hal Jawa pada umumnya. Komisi Koets menyampaikan bahwa daerah pedalaman Jawa lebih tidak menunjukkan konfrontasi terhadap kesediaan Belanda. Akhirnya, bertolak semenjak saran ini, wilayah kecil Linggarjati dipilih.

Adrian B. Lapian n domestik
Menelusuri Jalur Linggarjati
(1992) menggarisbawahi tentang perbedaan pengujaran bekas pelaksanaan perjanjian di naskah dan di publik. Publik setempat menyebut tempat itu laksana “Linggarjati” sedangkan naskah perjanjian mencantumkan etiket “Linggadjati”.

Perjanjian yang ditandatangani lega 15 November 1946 itu pada terpangkal sakti syahadat Belanda terhadap daerah
de facto
Republik Indonesia di Jawa, Sumatra, dan Madura. Pada sisi internasional, akan dibuat suatu persekutuan yang meletakkan Republik Indonesia dan Negeri Belanda pada posisi yang sama, namun di bawah mahkota Kerajaan Belanda.

Berasal sisi Belanda, ini adalah perjanjian yang mencolok, melangkahi segala yang tadinya diinginkan pihak Belanda. Sementara bersumber sebelah Indonesia, pengakuan tetapi Jawa, Sumatra, dan Madura, juga menuai ketidakpuasan yang menyebabkan kekacauan sosial di mana-mana, termasuk bentrokan antara laskar dengan tentara resmi Indonesia, juga pembantaian orang Tionghoa di Tangerang, Nganjuk, dan provinsi lainnya.

Duta kedua negeri yang sepatutnya ada duduk di Linggarjati—menurut catatan buletin Schermerhorn—“kerumahtanggaan suasana nan hangat dan kekeluargaan”, langsung disambut hujatan dan cercaan oleh rakyat saban. Anggota Komisi Jenderal, F. de Boer, sudah memperingatkan bahwa komisi dengan taajul akan dipandang misal “orang gila” oleh rakyat Belanda.

Ketika menggambar tentang Linggadjati dalam
Het Akkoord van Linggadjati uit Het Daboek van Prof. Dr. Ir. W. Schermerhorn
(Tanpa Periode), Schermerhorn pulang dengan menyiapkan diri untuk mengamini “disalahpahami [dalam taraf yang] minimal hebat” oleh khalayak. Nasib ekuivalen juga dialami oleh Sutan Sjahrir.

(tirto.id –
Politik)

Kontributor: Christopher Reinhart

Penulis: Christopher Reinhart

Editor: Irfan Patuh Pribadi