Komisi Yang Mempunyai Tugas Memberantas Korupsi Adalah

Persen Pemberantasan Korupsi adalah persen di Indonesia yang dibentuk pada periode 2003 bagi mengatasi, menanggulangi dan membasmi korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Uang Pembasmian Tindak Perbicaraan Korupsi.

Persen Pembasmian Korupsi mempunyai tugas-tugas utama, yang pertama adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang berbuat pembasmian tindak meja hijau kecurangan. Kemudian supervisi terhadap instansi yang berkuasa mengerjakan pemberantasan tindak meja hijau korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak perbicaraan korupsi, dan melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak perbicaraan korupsi, serta mengamalkan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Internal melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Kecurangan memiliki wewenang bikin mengkoordinasikan eksplorasi, penyidikan, dan penuntutan delik korupsi. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana kecurangan. Menunangi pemberitahuan tentang kegiatan pemberantasan delik korupsi kepada instansi yang terkait. Melaksanakan wawanrembuk alias persuaan dengan instansi yang berwenang melakukan pembasmian tindak pidana kecurangan, dan menanyakan laporan instansi tersapu tentang pencegahan tindak pidana korupsi.