Lembaga Negara Yang Melaksanakan Jalannya Pemerintahan Disebut

Perpres 16 tahun 2022 adapun Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah lakukan berbuat penyesuaian pengaturan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya dari dari APBN/APBD n domestik Pengadaan Komoditas/Jasa Pemerintah lakukan kemudahan berusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Periode 2022 adapun Cipta Kerja dan penyesuaian ganjaran Sumber Pusat Manusia Pengadaan Dagangan/Jasa. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2022 tentang Pengadaan Produk/Jasa Pemerintah diubah dengan Perpres 12 masa 2022 tentang Perubahan atas Perpres 16 Tahun 2022 akan halnya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Perpres 12 tahun 2022 adapun Perubahan atas Perpres 16 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa kewajiban punya dokumen kompetensi untuk Personel Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74A ayat (6) dilaksanakan paling lambat sreg copot 31 Desember 2023.

Kemustajaban manajemen layanan pengadaan secara elektronik nan dilaksanakan oleh unit kerja terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) masih berlaku setakat dengan 31 Desember 2023. Demikian ditegaskan dalam Perpres 12 musim 2022 tentang Perubahan atas Perpres 16 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Statuta Presiden Nomor 12 waktu 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala negara Nomor 16 Waktu 2022 tentang Pengadaan Komoditas/Jasa Pemerintah ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Februari 2022 di Jakarta. Peraturan Presiden Nomor 12 masa 2022 tentang Persilihan atas Kanun Presiden Nomor 16 Masa 2022 tentang Pengadaan Komoditas/Jasa Pemerintah diundangkan Menteri Hukum dan Properti Asasi Manusia Yasonna H. Laoly sreg sungkap 2 Februari 2022 di Jakarta.

Semoga setiap makhluk mengetahuinya. Qanun Presiden Nomor 12 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2022 adapun Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditempatkan puas Paisan Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 63.

Regulasi Presiden
Nomor 12 waktu 2022
mengenai
Pertukaran atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2022 mengenai
Pengadaan Produk/Jasa Pemerintah

Satah Belakang

Pertimbangan penerbitan Perpres 12 waktu 2022 tentang Perubahan atas Perpres 16 Tahun 2022 tentang Pengadaan Komoditas/Jasa Pemerintah adalah bikin penyesuaian pengaturan eksploitasi barang/jasa Aksi Mikro dan Kampanye Katai serta Koperasi, dan pengaruh pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya berusul dari APBN/APBD dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk akomodasi berusaha berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan orientasi kodrat Sumber Daya Manusia Pengadaan Dagangan/Jasa, perlu menetapkan Statuta Presiden mengenai Pertukaran atas Statuta Presiden Nomor 16 Waktu 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Dasar Syariat

Dasar syariat Perpres 12 musim 2022 tentang Perubahan atas Perpres 16 Perian 2022 mengenai Pengadaan Produk/Jasa Pemerintah, adalah:

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Sumber akar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Harta benda Negara (Paisan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Suplemen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Administrasi Pemerintahan (Lempengan Negara Republik Indonesia Waktu 2022 Nomor 292, Tambahan Kepingan Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 akan halnya Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Musim 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

  5. Statuta Presiden Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengadaan Komoditas/Jasa Pemerintah (Paisan Negara Republik Indonesia Waktu 2022 Nomor 33);

Isi Perpres Perubahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2022

Berikut adalah isi Statuta Presiden Nomor 12 masa 2022 mengenai Pertukaran atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bukan format asli:

PERATURAN Presiden TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN Kepala negara NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pasal I

Sejumlah qada dan qadar dalam Statuta Kepala negara Nomor 16 Tahun 2022 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 10 dan biji 11 Pasal l disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 10a, predestinasi angka 14, angka 15, dan angka 47 Pasal 1 dihapus, ketentuan angka 18 Pasal 1 diubah, di antara angka 18 dan kredit 19 Pasai 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 18a dan ponten 18b, di antara angka 29 dan poin 30 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni kredit 29a,ketentuan angka 12, nilai 27, skor 32, nilai 33, angka 35, dan poin 50 Pasal 1 diubah, serta ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 54, sehingga Pasal 1 berbunyi misal berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

  1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Peirgadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah nan dibiayai, maka itu APBN/APBD nan prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

  2. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah radas pemerintah yang membidangi urusan tertentu kerumahtanggaan rezim.

  3. Lembaga ialah organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain pemakai anggaran nan dibentuk lakukan melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Periode 1945 alias peraturan perundang-pelawaan lainnya.

  4. Perangkat Negeri adalah partikel pembantu kepala wilayah dan Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah kerumahtanggaan penyelenggaraan urusan pemerintahan nan menjadi kewenangan negeri.

  5. Pemerintah Provinsi adalah superior daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mengarak pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  6. Lembaga Politik Pengadaan Komoditas/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah bentuk pemerintah yang bertugas melebarkan dan merumuskan strategi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

  7. Pengguna Rekapitulasi yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan estimasi Kementerian Negara/Kerangka/Gawai Daerah.

  8. Kuasa Pemakai Kalkulasi pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat nan memperoleh kuasa dari PA lakukan melaksanakan sebagian kewenangan dan bahara jawab penggunaan runding lega Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

  9. Kuasa Pengguna Anggaran puas Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah komandan yang diberi kuasa kerjakan melaksanakan sebagian kewenangan pengguna runding privat melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Provinsi.

  10. Pejabat Pembentuk Komitmen yang lebih lanjut disingkat PPK merupakan pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau mengerjakan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran runding belanja negara/anggaran belanja daerah.

    1. Pejabat Penyelenggara Teknis Kegiatan nan selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Negeri (SKPD) yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

  1. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Tulangtulangan/Pemerintah Daerah yang menjadi buku keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

  2. Keramaian Kerja Pemilihan nan lebih jauh disebut Pokja Pemilihan merupakan perigi ki akal basyar nan ditetapkan oleh kepala UKPBJ cak bagi mengelola pemilihan Penyedia.

  3. Pejabat Pengadaan yaitu pejabat administrasi/pejabat fungsional/fungsionaris yang bertugas melaksanakan Pengadaan Serta merta, Penunjukan Berbarengan, dan/atau E-purchasing.

  4. Dihapus.

  5. Dihapus.

  6. Agen Pengadaan yakni UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian alias seluruh jalan hidup Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan maka itu Departemen/Rangka/Perangkat Kawasan sebagai pihak pemberi tiang penghidupan.

  7. Pencipta Swakelola yaitu tim nan menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.

  8. Sendang Resep Individu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni Aparatur Sipil Negara dan NonAparatur Sipil Negara yang berkreasi di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

    1. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Komoditas/Jasa yang lebih lanjut disebut Aktivis Pengadaan Barang/Jasa yaitu Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan nasib baik secara penuh oleh kepala nan berhak untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.

    1. Personel selain Majikan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Personel Lainnya adalah Aparatur Sipil Negara, prajurit Pasukan Kewarganegaraan Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas, bahara jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat nan berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.

  1. Rencana Mahajana Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar tulang beragangan Pengadaan Barang/Jasa nan akan dilaksanakan maka dari itu Kementerian/Susuk/Organ Wilayah.

  2. E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk menetapi kebutuhan barang/jasa pemerintah.

  3. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan tata teknologi proklamasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

  4. .Aparat Supervisor Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP yakni aparat nan melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

  5. Pengadaan Barang/Jasa melangkahi Swakelola nan lebih lanjut disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yaqg dikerjakan sendiri maka itu Kementerian/ Lembaga/Perabot Daerah, Departemen/Rencana/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

  6. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi nan didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, karsa, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi n domestik pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

  7. Keramaian Mahajana adalah kelompok masyarakat nan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD.

  1. Pengadaan Produk/Jasa melalui Penyedia adalah prinsip memperoleh barang/jasa nan disediakan makanya Pelaku Usaha.

  2. Pegiat Aksi adalah badan manuver atau orang per orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

  3. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha nan menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

  4. Barang yakni setiap benda baik berwujud maupun enggak maujud, bergerak maupun enggak bergerak, yang bisa diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

    1. Produk adalah barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan oleh Pelaku Propaganda.

  5. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, konservasi, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu gedung.

  6. Jasa Konsultansi yaitu jasa layanan profesional yang membutuhkan kepiawaian tertentu di berbagai ragam meres saintifik yang mengutamakan adanya olah pikir.

  7. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa nan membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan privat suatu sistem penyelenggaraan kelola yang telah dikenal luas di marcapada kampanye untuk menuntaskan suatu pekerjaan.

  8. Harga Perkiraan Seorang yang lebih jauh disingkat HPS adaiah anggaran harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK nan telah memerinci biaya bukan langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.

  1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis cak bagi memperoleh informasi, data, dan amanat yang berkaitan dengan kesadaran dan testimoni validitas atau ketidakbenaran suatu hipotesis dan/alias postulat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah untuk keperluan kemajuan aji-aji pengetahuan dan/atau teknologi.

  2. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah pengelolaan cara pembelian barang/jasa meialui sistem katalog elektronik atau toko daring.

  3. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Dagangan/Pekerjaan Gedung/Jasa Lainnya.

  4. Pemilahan yakni metode pernilihan cak bagi mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.

  5. Tender/Seleksi Internasional adalah pemilahan Penyedia dengan peserta seleksi dapat berasal dari Pelaku Manuver kebangsaan dan Pekerja Propaganda asing.

  6. Penuduhan Langsung adalah metode pemilihan bikin mendapatkan Fasilitator Barang/Karier Bangunan/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

  7. Pengadaan Langsung Produk/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya merupakan metode pemilihan bagi mendapatkan Fasilitator Barang/Pencahanan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling kecil banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus miliun mata uang).

  8. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi merupakan metode penyaringan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta euro).

  9. E-reverse Auction yaitu metode ijab harga secara berulang.

  10. Dokumen Pemilihan adalah sertifikat nan ditetapkan oleh Pokja Pemilahan/Ketua Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak kerumahtanggaan pemilihan Fasilitator.

  1. Kontrak Pengadaan Dagangan/Jasa nan selanjutnya disebut Carter merupakan perjanjian termuat antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau penyusun Swakelola.

  2. Operasi Mikro ialah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan operasi perorangan yang menyempurnakan kriteria Usaha Mikro begitu juga dimaksud kerumahtanggaan Undang-Undang mengenai Operasi Mikro, Kerdil, dan Menengah.

  3. Persuasi Kecil adalah manuver ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan kampanye nan bukan merupakan momongan perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi penggalan baik sinkron ataupun tidak sekalian dari Usaha Sedang atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

  4. Dihapus.

  5. Surat Panjar yang selanjutnya disebut Persekot adalah jaminan terjadwal yang dikeluarkan oleh Bank Publik/Firma Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga moneter idiosinkratis yang menjalankan usaha di rataan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai Jengan ketentuan peraturan perundang-ajakan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

  6. Sanksi Daftar Hitam ialah sanksi nan diberikan kepada pelajar pemilihan/Penyedia konkret larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Departemen/LembagalPerangkat Daerah dalam jangka hari tertentu.

  7. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Komoditas/Jasa yang berniat buat mencapai nilai kelebihan nan menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Kementerian/Bagan/Perangkat Daerah misal penggunanya hanya juga untuk publik, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus penggunaannya.

  8. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa yakni strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa kemasan Pengadaan Produk/Jasa sejenis.

  9. Keadaan Diktatorial merupakan satu keadaan yang terjadi di asing niat para pihak kerumahtanggaan Carter dan tak boleh diperkirakan sebelumnya, sehingga bagasi yang ditentukan kerumahtanggaan Carter menjadi tidak boleh dipenuhi.

  10. Majikan Lembaga ialah Superior LKPP.

  11. Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring ialah sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Komoditas/Jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring.

2. Ketentuan abjad a, leter c, aksara g, dan aksara h Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi laksana berikut:

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan bakal:

  1. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur berusul aspek kualitas, kuantitas, periode, biaya, lokasi, dan Penyedia;

  2. meningkatkan pemakaian dagangan intern negeri;

  3. meningkatkan peran serta Propaganda Mikro, Gerakan Katai, dan Koperasi;

  4. meningkatkan peran Pelaku Persuasi nasional;

  5. mendukung pelaksanaan penelitian dan penggunaan barang/jasa hasil penelitian;

  6. meningkatkan keikutsertaan industri berlambak;

  7. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan

  8. meningkatkan Pengadaan Bersambung-sambung.

3. Takdir huruf g Pasal 8 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi seumpama berikut:

Pasal 8

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

  1. PA;

  2. KPA;

  3. PPK;

  4. Kepala Pengadaan;

  5. Pokja Pemilihan;

  6. Badal Pengadaan;

  7. dihapus;

  8. Penyelenggara Swakelola; dan

  9. Penyedia.

4. Di antara huruf f dan huruf g ayat (1) Pasal 9 disisipkan 1 (satu) lambang bunyi yaitu huruf fl, Pasal 9 ayat (1) abjad i dihapus, serta ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

  1. PA sebagai halnya dimaksud privat Pasal 8 aksara a memiliki tugas dan wewenang:

    1. berbuat tindakan yang mengakibatkan pengeluaran kalkulasi belanja;

    2. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas prediksi belanja yang telah ditetapkan;

    3. menetapkan perencanaan pengadaan;

    4. menargetkan dan mereklamekan RUP;

    5. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Produk/Jasa;

    6. mematok Penudingan Sederum untuk Tender/ Seleksi ulang gagal;

      1. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;

    7. menjadwalkan PPK;

    8. menetapkan Pejabat Pengadaan;

    9. dihapus;

    10. menetapkan Produsen Swakelola;

    11. menjadwalkan tim teknis;

    12. menjadwalkan skuat penengah/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Perlombaan/Kontes;

    13. menyatakan Tender gagallSeleksi gagal; dan

    14. menetapkan pemenang pemilihan/Fasilitator bikin metode pemilihan:

      1. Tender/Pendakwaan Berbarengan/ E-purchasing buat kemasan Pengadaan Barang/Jalan hidup Gedung/Jasa Lainnya dengan skor Pagu Anggaran paling cacat di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); ataupun

      2. Seleksi/Penunjukan Sambil bagi buntelan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan ponten Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

  2. PA untuk pengelolaan APBN boleh menitikkan wewenang sebagaimana dimaksud sreg ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketenturan peraturan perundang-undangan.

  3. PA bikin pengelolaan APBD boleh mengucurkan wewenang seperti mana dimaksud plong ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f1 kepada KPA.

5. Ketentuan ayat (5) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi perumpamaan berikut:

Pasal 10

  1. KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan bersumber PA.

  2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Tampik Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.

  3. KPA dapat menugaskan PPK bagi melaksanakan wewenang sebagai halnya dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:

    1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau

    2. mengadakan perjanjian dengan pihak enggak n domestik batas perhitungan belanja yang telah ditetapkan.

  4. KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

  5. KPA plong Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, dapat merangkap sebagai PPK.

6. Predestinasi Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi laksana berikut:

Pasal 11

  1. PPK intern Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai tugas:

    1. menyusun perencanaan pengadaan;

    2. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Brang/Jasa;

    3. menetapkan spesifikasi teknis/Rangka Acuan Kerja (KAK);

    4. mematok rancangan kontrak;

    5. menetaokan HPS;

    6. menetapkan jumlah uang muka nan akan dibayarkan kepada Penyedia;

    7. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

    8. melaksanakan E-purchasing untuk poin paling minus di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

    9. mengendalikan Carter;

    10. menggudangkan dan menjaga kesempurnaan seluruh piagam pelaksanaan kegiatan;

    11. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;

    12. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara pembayaran;

    13. membiji kinerja Fasilitator;

    14. menetapkan cak regu pendukung;

    15. menjadwalkan tim ahli maupun tenaga pandai; dan

    16. menargetkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

  2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan berpangkal PA/KPA, menghampari:

    1. berbuat tindakan nan mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan

    2. mengadakan dan mematok perjanjian dengan pihak bukan dalam batas antisipasi belanja yang telah ditetapkan.

  3. Dalam keadaan enggak ada penetapan PPK lega Pengadaan Barang/Jasa yang memperalat ancangan belanja berpangkal APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud sreg ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.

  4. PPTK yang melaksanakan tugas PPK begitu juga dimaksud lega ayat (3) teristiadat memenuhi persyaratan kompetensi PPK.

7. Ketentuan huruf a ayat (1) dan ayat (4) Pasal 13 diubah, serta huruf b ayat ( 1) Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

  1. Pokja Penyortiran privat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:

    1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali E-purchasing dan Pengadaan Sedarun;

    2. dihapus; dan

    3. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia buat metode pemilihan:

      1. Tender/Penunjukan Sedarun lakukan paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Bangunan/Jasa Lainnya dengan nilai Plafon Rekaan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar mata uang); dan

      2. Seleksi/Penunjukan Refleks lakukan bungkusan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan skor Langit-langit Anggaran minimal banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rial).

  2. Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud lega ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) turunan.

  3. Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bisa ditambah sepanjang berjumlah gasal.

  4. Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli ataupun tenaga ahli

8. Pasal 15 dihapus.

9. Suratan Pasal 16 ditambah 1 (satu) ayat adalah ayat (5), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

  1. Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud privat Pasal E huruf h terdiri atas Tim Anju, Cak regu Pelaksana, dan/alias Tim Pengawas.

  2. Tim Persiapan mermliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan buram biaya.

  3. Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemenangan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan runding.

  4. Skuat Pengawas memiliki tugas mematamatai persiapan dan pelaksanaan fisik alias administrasi Swakelola.

  5. Penyelenggara Swakelola begitu juga dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Peagadaan Produk/Jasa.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi bak berikut:

Pasal 19

  1. PPK privat membubuhi cap)rusun spesifikasi teknis/KAK barang/jasa menggunakan:

    1. produk dalam negeri;

    2. produk bersertifikat SNI;

    3. produk gerakan mikro dan kerdil serta koperasi dari hasil produksi n domestik negeri; dan

    4. produk ramah lingkungan umur.

  2. Intern pen1rusunan spesilikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan nama terhadap:

    1. komponen produk/jasa;

    2. komponen;

    3. bagian berbunga satu sistem yang sudah ada; atau

    4. komoditas/jasa dalam katalog elektronik atau Toko Daring.

  3. Pemenuhan pendayagunaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tersedia.

  4. Dagangan baik hati lingkungan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) abjad d, menggunakan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.

11. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) abc c Pasal 26 diubah, serta Pasal 26 ayat (a) dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi misal berikut:

Pasal 26

  1. HPS dihitung secara keahlian dan menunggangi data yang dapat dipertanggungawabkan.

  2. Nilai HPS bersifat lain rahasia.

  3. Rincian HPS bersifat taktik.

  4. Dihapus.

  5. HPS digunakan seumpama:

    1. gawai untuk membiji kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;

    2. dasar kerjakan mematok had terala penawaran yang sah intern Pengadaan Barang/Tiang penghidupan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan

    3. bawah bagi menetapkan besaran poin Jaminan Pelaksanaan bagi ijab yang nilainya kurang semenjak 80% (okta- puluh komisi) mulai sejak nilai HPS.

  6. HPS tidak menjadi pangkal perhitungan total kemalangan negara.

  7. Penyusunan HPS dikecualikan cak bagi Pengadaan Barang/Jasa dengan Plafon Perhitungan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh miliun rupiah), E-purchasing, dan Tender pekerjaan terintegrasi.

  8. Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh okta-) periode kerja sebelum batas akhir bikin:

    1. penyerahan penawaran buat pemilahan dengan pascakualifikasi; atau

    2. pemasukan salinan kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

12. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

  1. Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya terdiri atas:

    1. Lumsum;

    2. Harga Satuan:

    3. Sangkutan Lumsum dan Harga Rincih;

    4. Kontrak Payung; dan

    5. Biaya Plus Imbalan.

  2. Jenis Kontrak Pengadaan Pencahanan Konstruksi terdiri atas:

    1. Lumsum;

    2. Harga Rincih;

    3. Relasi Lumsum dan Harga Satuan;

    4. Putar Kunci; dan

    5. Biaya Plus Imbalan.

  3. Keberagaman Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi nonkonstruksi terdiri atas:

    1. Lumsum;

    2. Waktu Penugasan; dan

    3. Kontrak Payung.

  4. Keberagaman Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi terdiri atas:

    1. Lumsum; dan

    2. Waktu Penugasan

  5. Kontrak Lumsum seperti mana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) lambang bunyi a, ayat (3) huruf a, dan ayat (4) lambang bunyi a merupakan Carter dengan ruang lingkup tiang penghidupan dan total harga yang pasti dan loyal dalam tenggang waktu tertentu, dengan predestinasi andai berikut:

    1. semua risiko seutuhnya ditanggung oleh Penyedia;

    2. berorientasi kepada jebolan; dan

    3. pembayaran didasarkan pada panjang produk/keiuaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.

  6. Kontrak Harga Satuan sebagai halnya dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Tiang penghidupan Bangunan/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap cak bagi setiap satuan alias unsur pencahanan dengan perincisan teknis tertentu atas penuntasan seluruh tiang penghidupan privat tenggang daya yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

    1. volume atau kuantitas pekerjaannya masih berkepribadian rekaan pada saat Kontrak ditandatangani;

    2. pembayaran bersendikan hasil pengukuran bersama atas realisasi piutang pekerjaan; dan

    3. skor akhir Sewa ditetapkan setelah seluruh pegangan diselesaikan.

  7. Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan sebagaimana dimaksud lega ayat (1) abjad c dan ayat (2) lambang bunyi c merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Gedung/Jasa Lainnya koalisi Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) karier yang diperjanjikan.

  8. Kontrak Payung sama dengan dimaksud sreg ayat (1) lambang bunyi d dan ayat (3) huruf c dapat berupa kontrak harga asongan n domestik musim periode tertentu untuk barang/jasa nan belum dapat ditentukan volume dan/ataupun waktu pengirimannya pada detik Kontrak ditandatangani.

  9. Sewa Erot Buku sebagai halnya dimaksud plong ayat (2) fonem d merupakan suatu perjanjian adapun pembangunan suatu titipan dalam situasi Penyedia setuju bagi membangun titipan tersebut secara paradigma hingga selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga bestelan tersebut siap dioperasikan atau dihuni.

  10. Kontrak Biaya Berlebih Imbalan sebagaimana dimaksud plong ayat (1) aksara e dan ayat (2) huruf e merupakan diversifikasi Kontrak yang digunakan bagi Pengadaan Komoditas/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya privat rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai Kontrak yakni perkiraan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya berwujud atau royalti dengan besaran tetap.

  11. Kontrak berlandaskan Waktu Pengutusan sebagaimana dimaksud plong ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi buat pekerjaan yang ruang lingkupnya belum dapat didefinisikan dengan rinci dan/ataupun waktu yang dibutuhkan cak bagi menyelesaikan pencahanan belum bisa dipastikan.

  12. Kontrak Hari Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa nan membebani lebih dari 1 (satu) waktu anggaran dilakukan sehabis mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-invitasi, boleh riil:

    1. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih bermula 12 (dua belas) rembulan;

    2. pegangan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; alias

    3. karier yang memberikan maslahat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu bertambah dari 1 (suatu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

13. Di antara Pasal 27 dan 28 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 27A, sehingga berbunyi bak berikut:

Pasal 27A

  1. PPK dapat menggunakan selain diversifikasi Kontrak seperti mana dimaksud dalam Pasal 27 sesuai dengan karakteristik tiang penghidupan yang akan dilaksanakan.

  2. PPK dalam menetapkan jenis Kontrak sebagaimana dimaksud sreg ayat (1) harus memperhatikan prinsip efisien, efektif dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan ayat (1) fonem c, ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi ibarat berikut:

Pasal 28

  1. Buram Carter terdiri atas:

    1. bukti pembelian/pembayaran;

    2. kuitansi;

    3. pertinggal perintah kerja;

    4. surat perjanjian; dan

    5. surat pesanan.

  2. Bukti pembelian/penyetoran begitu juga dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan buat Pengadaan Komoditas/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (dasa miliun dolar).

  3. Tanda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima desimal juta ringgit).

  4. Inskripsi perintah kerja sebagaimana dimaksud lega ayat (1) huruf c digunakan bagi Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Dagangan/Jasa Lainnya dengan nilai minimal sedikit di atas Rp50.000.000,00 (panca puluh juta euro) sampai dengan nilai paling kecil banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus miliun yen), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan angka minimal banyak Rp200.000.000,00 (dua dupa juta peso).

  5. Salinan perjanjian seperti mana dimaksud sreg ayat (1) aksara d digunakan untuk Pengadaan Produk/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling cacat di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rial) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan ponten paling kecil invalid di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

  6. Sahifah pesanan sama dengan dimaksud pada ayat (1) leter e digunakan buat Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing.

  7. Ketentuan adapun bukti pendukung bakal masing-masing rang Kontrak sebagai halnya dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan rnenteri yang menyelenggarakan, urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atau ordinansi menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.

15. Garis hidup ayat (2) dan ayat (7) Pasal 30 diubah, serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (suatu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

  1. Uang muka Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

    1. Agunan Penawaran;

    2. Uang kancing Sanggah Banding;

    3. Persekot Pelaksanaan;

    4. Tanda jadi Uang Muka; dan

    5. Jaminan Pemeliharaan.

  2. Agunan Penawaran seperti dimaksud lega ayat (1) huruf a untuk pengadaan Pegangan Konstruksi dan pengadaan barang/jasa nan dilakukan secara integral.

    1. Jaminan Sanggah Banding sama dengan dimaksud puas ayat (1) fonem b saja untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi.

  3. Persekot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat riil bank garansi alias surety bond.

  4. Bentuk Uang kancing seperti mana dimaksud pada ayat (3) berperangai:

    1. tidak bersyarat;

    2. mudah dicairkan; dan

    3. harus dicairkan maka dari itu penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) periode kerja selepas tindasan perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa makanya Pokja Penyaringan/PPK dituruti.

  5. Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan Jaminan Penawaran, Tanda jadi Sanggah Banding, Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pelestarian.

  6. Jaminan dari Bank Masyarakat, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan regulasi perundang-ajakan di latar kerangka pembiayaan ekspor Indonesia dapat digunakan cak bagi semua jenis Jaminan.

  7. Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, dan lembaga keuangan idiosinkratis yang menjalankan aksi di rataan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi buat mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan statuta perundang-undangan di meres lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud lega ayat (6) merupakan Perusahaan Penerbit Jaminan yang memiliki maaf usaha dan pencatatan barang
    suretyship
    di Otoritas Jasa Moneter.

16. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

  1. Jaminan Ijab sama dengan dimaksud n domestik Pasal 30 ayat (2) diberlakukan bakal skor HPS minimal invalid di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar mata uang).

  2. Persekot Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (suatu uang lelah) setakat 3% (tiga persen) dari nilai HPS.

  3. Pengadaan Produk/Jasa yang dilakukan secara terintegrasi, Tanda jadi Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (suatu uang jasa) sampai 3% (tiga persen) dari nilai Plafon Anggaran.

17. Qada dan qadar Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

  1. Cagar Sanggah Banding sebagaimana dimaksud internal Pasal 30 ayat (2a) besarnya 1%ozon (suatu persen) berpunca poin HPS.

  2. Untuk Pekerjaan Gedung terintegrasi, Jaminan Bantah Banding sebagaimana dirnaksud kerumahtanggaan Pasal 30 ayat (2a) besarnya 1% (satu persen) dari poin Pagu Anggaran.

18. Kodrat abjad a ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi bak berikut:

Pasal 33

  1. Uang muka Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) aksara c diberlakukan kerjakan Kontrak Pengadaan Barang/Pencahanan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan angka paling kecil sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua dupa juta rupiah).

  2. Uang kancing Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak diperlukan, dalam hal:

    1. Pengadaan Jasa Lainnya nan aset Fasilitator dikuasai oleh pemakai; maupun

    2. Pengadaan Barang/Jasa melewati E-purchasing.

  3. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan sebagai berikut:

    1. untuk nilai penawaran antara 80% (okta- puluh tip) sampai dengan l00% (seratus persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai sewa; ataupun

    2. bakal nilai penawaran di radiks 80% (okta- desimal tip) pecah biji HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (panca komisi) semenjak nilai HPS.

  4. Besaran skor Tempah Pelaksanaan bikin pekerjaan terintegrasi sebagai berikut:

    1. cak bagi nilai penawaran antara 80% (delapan desimal persen) sampai dengan l00% (seratus komisi) berpokok nilai Pagu Anggaran, Acaram Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) berusul biji sewa; atau

    2. buat nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari biji Pagu Rekapitulasi, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) berusul nilai Pagu Rekapitulasi.

  5. Jaminan Pelaksanaan dolan sampai dengan pasrah terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau serah terima purwa Karier Bangunan.

19. Bilangan ayat (2) dan ayat (6) Pasal 38 diubah, serta ditambahkan 1 (satu) huruf pada ayat (5), yakni huruf i, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut

Pasal 38

  1. Metode penyortiran Fasilitator Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

    1. E-purchasing;

    2. Pengadaan Langsung;

    3. Penunjukan Serampak;

    4. Tender Cepat; dan

    5. Tender.

  2. E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan kerjakan Barang/Pekerjaan Gedung/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik alias Toko Daring.

  3. Pengadaan Sederum sebagai halnya dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Gedung/Jasa Lainnya yang bernilai paling kecil banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta peso).

  4. Penunjukan Serempak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) abjad c dilaksanakan bakal Barang/Karier Konstruksi/Jasa Lainnya internal kejadian tertentu.

  5. Barometer Barang/Pekerjaan Bangunan/Jasa Lainnya untuk kejadian tertentu sama dengan dimaksud pada ayat (4) meliputi:

    1. tata penyiapan kegiatan nan mendadak lakukan menindaklanjuti komitmen jagat yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;

    2. komoditas/jasa yang berperilaku sendi untuk kepentingan Negara membentangi intelijen, perlindungan syahid, pasifikasi Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluargarrya serta tamu negara setingkat kepala negara/bos pemerintahan, atau produk/jasa lain bersifat muslihat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-invitasi;

    3. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu ketunggalan sistem bangunan dan suatu ahadiat bagasi jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan enggak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;

    4. Komoditas/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya nan cuma dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang berpunya;

    5. pengadaan dan penyaluran benih unggul nan menutupi benih gabah, jagung, dan kacang, serta jamur yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan baja secara tepat dan cepat buat pelaksanaan pertambahan ketahanan jenggala;

    6. pencahanan prasarana, ki alat, dan utilitas umum di mileu perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Tekor nan dilaksanakan oleh pengembang yang berkepentingan;

    7. Dagangan/Pekerjaan Bangunan/Jasa Lainnya nan spesifik dan cuma bisa dilaksanakan makanya pemegang hak cipta, atau pihak yang telah mendapat izin berpangkal pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender cak bagi mendapatkan absolusi bermula pemerintah;

    8. Barang/Pekerjaan Gedung/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan; atau

    9. seleksi fasilitator untuk melanjutkan pengadaan Barang/Jalan hidup Bangunan/Jasa Lainhya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak.

  6. Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan kerumahtanggaan hal Pelaku Usaha sudah terkualifikasi dalam Sistem Takrif Kinerja Penyedia untuk pengadaan nan:

    1. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah bisa ditentukan secara rinci; atau

    2. dimungkinkan boleh menamakan nama sebagaimana diatur privat Pasal 19 ayat (2) lambang bunyi b dan huruf c.

  7. Tender begitu juga dimaksud sreg ayat (1) huruf e dilaksanakan n domestik keadaan tak dapat menunggangi metode pemilihan Penyedia sama dengan dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

20. Ketentuan ayat (3) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi seumpama berikut:

Pasal 39

  1. Metode evaluasi ijab Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:

    1. Sistem Nilai;

    2. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau

    3. Harga Terendah.

  2. Metode evaluasi Sistem Nilai digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstrurksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga.

  3. Metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Kehidupan Ekonomis digunakan untuk Pengadaan Produk yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya perawatan, dan nilai sempelah dalam jangka waktu propaganda tertentu.

  4. Metode evaluasi Harga Terendah digunakan cak bagi Pengadaan Produk/Tiang penghidupan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan harga menjadi bawah penetapan pemenang di antara penawaran nan menetapi persyaratan teknis.

21. Kadar ayat (5) Pasal 41 ditambahkan 4 (catur) huruf yaitu huruf e, huruf f, huruf g, dan leter h, sehingga Pasal 41 berbunyi seumpama berikut:

Pasal 41

  1. Metode pemilahan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:

    1. Seleksi;

    2. Pengadaan Serempak; dan

    3. Penunjukan Langsung.

  2. Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan bakal Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta yen).

  3. Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) abc b dilaksanakan bagi Jasa Konsultansi yang bernilai hingga dengan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

  4. Penunjukan Serempak sebagaimana dimaksud plong ayat (1) huruf c dilaksanakan bagi Jasa Konsultansi dalam peristiwa tertentu.

  5. Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

    1. Jasa Konsultansi yang sekadar bisa dilakukan oleh 1 (suatu) Pelaku Kampanye yang kaya;

    2. Jasa Konsultansi yang cuma dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang sudah tercantum atau pihak yang telah mendapat pembebasan pemegang oktroi;

    3. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi maupun pengadaan arbiter nan tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatar, dan/ataupun tuntutan syariat berpokok pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pegangan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;

    4. permintaan berulang (repeat pesanan) buat Penyedia Jasa Konsultansi yang sama;

    5. Jasa Konsultansi nan setelah dilakukan Pemilihan ulang mengalami kekecewaan;

    6. pemilihan penyedia bakal melanjutkan Jasa Konsultansi dalam hal terjadi pemutusan Kontrak;

    7. Jasa Konsultansi yang berperangai rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

    8. Jasa ahli Dewan Sengketa Konstruksi.

  6. Dalam hal dilakukan Penuduhan Serempak untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, diberikan batasan minimal banyak 2 (dua) kali.

22. Ketentuan ayat (4) huruf b dan ayat (7) aksara b Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

  1. Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Pemilahan menutupi:

    1. Pelaksanaan Kualifikasi;

    2. Manifesto dan/atau Undangan;

    3. Pendaftaran dan Pemungutan Dokumen Pemilihan;

    4. Pemberian Penjelasan;

    5. Penyampaian Dokumen Penawaran;

    6. Evaluasi Dokumen Ijab;

    7. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan

    8. Bantah.

  2. Selain ganjaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lakukan pelaksanaan pemilihan Jalan hidup Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.

  3. Pelaksanaan pemilihan sebagai halnya dimaksud plong ayat (1), untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarilikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa tampik selesai.

  4. Pelaksanaan pemilihan melalui Tender Cepat dengan suratan sebagai berikut:

    1. pelajar sudah terkualifikasi dalam Sistem Permakluman Performa Penyedia;

    2. peserta menyampaikan ijab harga;

    3. evaluasi ijab harga dilakukan melalui petisi; dan

    4. penetapan kampiun berdasarkan harga penawaran terendah.

  5. Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pelampiasan kebutuhan kebangsaan dan/atau politis yang ditetapkan maka dari itu menteri, ketua lembaga, atau kepala daerah.

  6. Pelaksanaan Penuduhan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Praktisi Usaha nan dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.

  7. Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:

    1. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Produk/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau

    2. permintaan ijab yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha bagi Pengadaan Serentak yang menggunakan surat perintah kerja.

  8. Penyortiran boleh lekas dilaksanakan setelah RUP diumumkan.

  9. Kerjakan barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani sreg awal tahun, penyortiran dapat dilaksanakan sesudah:

    1. penetapan Plafon Anggaran K/L; maupun

    2. persetujuan RKA Alat Daerah sesuai dengan kodrat kanun perundang-invitasi.

  10. Pelaksanaan penyaringan sebagaimana dimaksud sreg ayat (9) dilakukan sehabis RUP diumumkan lebih lagi suntuk melalui aplikasi SIRUP.

  11. Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode ijab harga secara berulang (E-reverse Auction).

23. Kadar Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

  1. Prakualifikasi gagal dalam situasi:

    1. pasca- pemberian periode perluasan, tidak ada petatar yang menampilkan dokumen kualifikasi; atau

    2. jumlah perserta yang musnah prakualifikasi sedikit dari 3 (tiga) peserta.

  2. Tender/Pemilihan gagal dalam hal:

    1. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;

    2. tidak ada pelajar yang menyampaikan salinan ijab setelah terserah pemberian masa perpanjangan;

    3. tak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;

    4. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau bukan sesuai dengan ketentuan n domestik Ordinansi Kepala negara ini;

    5. seluruh murid terlibat kecurangan, kolusi, dan/atau nepotisme;

    6. seluruh peserta terbabit persaingan operasi tidak bugar;

    7. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Gedung/Jasa Lainnya di atas HPS;

    8. negosiasi biaya lega Seleksi tidak tercapai; dan/atau

    9. penyelewengan, persekongkolan, dan/maupun nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.

  3. Tender Cepat gagal dalam hal:

    1. tidak cak semau peserta atau hanya 1 (suatu) peserta nan menyampaikan akta penawaran setelah suka-suka pemberian musim perpanjangan;

    2. pemenang atau pemenang suplai tidak terserah yang menghadiri verifikasi data kualifikasi;

    3. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Penyaringan maupun tidak sesuai dengan garis hidup dalam Peraturan Presiden ini;

    4. seluruh peserta berkujut korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;

    5. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak cegak; dan/atau

    6. kecurangan, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Penyortiran/PPK.

  4. Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud lega ayat (1) dan Tender/Pemilahan gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh Pokja Pemilahan.

  5. Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) abjad i dinyatakan oleh PA/KPA.

  6. Tindak lanjur dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Seleksi segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:

    1. setelah prakualifikasi ulang jumlah murid yang hirap 2 (dua) peserta, proses Tender/Seleksi dilanjutkan; atau

    2. sehabis prakualifikasi ulang kuantitas peserta yang lulus 1 (satu) pesuluh, dilanjutkan dengan proses Penudingan Langsung.

  7. Tindak lanjut dari Tender/Pemilihan gagal begitu juga dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihar buru-buru melakukan:

    1. evaluasi ulang; maupun

    2. Tender/Pemilahan ulang.

  8. Evaluasi ulang sebagaimana dimaksud sreg ayat (7) lambang bunyi a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.

  9. Tender/Penyaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) lambang bunyi b. dilakukan untuk Tender/Penyortiran gagal seperti climaksud lega ayat (2) huruf b setakat dengAn huruf i.

  10. Dalam hal Tender/Pemilihan ulang sama dengan dimaksud pada ayat (9) gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA mengerjakan Penunjukan Serampak dengan kriteria:

    1. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan

    2. tidak cukup tahun lakukan melaksanakan Tender/Seleksi.

  11. Tindak lanjut dari Tender Cepat gagal seperti dimaksud lega ayat (3), Pokja Pemilihan mengamalkan reviu penyebab kekesalan Tender Cepat dan mengamalkan Tender Cepat kembali atau mengganti metode seleksi lain sebagai halnya diatur dalam Pasal 38 ayat (1).

24. Garis hidup Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi ibarat berikut:

Pasal 58

  1. PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada PA/KPA.

  2. Timbang terima seperti dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

25. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 61 diubah, serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 61 berbunyi andai berikut:

Pasal 61

  1. Dikecualikan dari predestinasi kerumahtanggaan Kanun Kepala negara ini:

    1. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah;

    2. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;

    3. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik menggalas yang sudah mapan; dan/atau

    4. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan regulasi perundang-undangan lainnya.

  2. Pengadaan Barang/Jasa lega Bodi Layanan Awam/Bodi Layanan Masyarakat Daerah seperti dimaksud plong ayat (1) abjad a diatur tersendiri dengan statuta pimpinan Badan Layanan Umum/Awak Layanan Mahajana Kawasan.

    1. Dalam hal Badan Layanan Umum dan Bodi Layanan Umum Daerah belum memiliki regulasi pengadaan barang/jasa tersendiri, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa puas Badan Layanan Umum dan Raga Layanan Umum Daerah berpedoman pada Kanun Presiden ini.

  3. Ganjaran seterusnya mengenai pengecualian privat Pengadaan Dagangan/Jasa seperti mana dimaksud plong ayat (1) diatur dengan Kanun Kepala Lembaga.

26. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi bagaikan berikut:

Episode Kesatu
Peran Serta Propaganda Kecil dan Koperasi

Pasal 65

  1. Usaha kerdil terdiri atas Usaha Mikro dan Kampanye Kecil.

  2. Kementerian/Rang/Pemerintah Daerah terlazim menggunakan dagangan kampanye kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam daerah.

  3. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud sreg ayat (2) wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh komisi) bersumber nilai prediksi belanja barang/jasa Kementerian/Buram/Pemerintah Wilayah.

  4. Kemasan pengadaan Produk/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan ponten Langit-langit Anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (panca belas miliar rupiah) diperuntukan bagi usaha boncel dan/atau koperasi.

  5. Nilai Pagu Perincian pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi kelongsong jalan hidup yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi makanya operasi kecil dan koperasi.

  6. Kementerian yang menyelenggarakan urusan rezim di bidang koperasi dan operasi kecil dan Pemerintah Area memperluas peran serta persuasi kecil dan koperasi dengan menggerutu komoditas/jasa produksi manuver kecil dan koperasi dalam katalog elektronik.

  7. Fasilitator usaha nonkecil atau koperasi nan melaksanakan pekerjaan melakukan kolaborasi manuver dengan usaha katai dan/atau koperasi dalam rajah kemitraan, subkontrak, atau rang kooperasi lainnya, jika ada usaha boncel alias koperasi nan memiliki kemampuan di meres yang bersangkutan.

  8. Kerja seperti mana usaha mungil dan/atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dicantumkan privat Pertinggal Pemilih.

27. Ganjaran ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 66 diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 56 berbunyi perumpamaan berikut:

Pasal 66

  1. Departemen/Lembaga/Perangkat Daerah mesti memperalat produk dalam kewedanan, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.

  2. Beban pemanfaatan barang kerumahtanggaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat dagangan dalam negeri nan memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Area (TKDN) ditambah biji Bobot Fungsi Firma (BMP) minimum sedikit 40% (empat desimal persen).

  3. Poin TKDN dan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan maka itu kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di meres perindustrian.

    1. Kewajiban pengusahaan komoditas privat kawasan sebagaimana dimaksud lega ayat (2) dilakukan sreg tahap Perencanaan Pengadaan, Ancang Pengadaan, ataupun Pemilahan Penyedia.

  4. Ketentuan sebagai halnya dimaksud pada ayat (3a) dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan Dokumen Penyaringan.

  5. Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal:

    1. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam kawasan; maupun

    2. volume produksi dalam negeri tidak subur memenuhi kebutuhan.

  6. LKPP dan/maupun Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memperbanyak pengepakan produk privat kewedanan dalam katalog elektronik.

28. Suratan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi andai berikut:

Pasal 67

  1. Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada penyaringan Fasilitator berupa kelebihan harga yang dapat diterima.

  2. Preferensi harga diberlakukan cak bagi Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar ringgit).

  3. Preferensi harga diberikan puas pengadaan Barang dengan ketentuan laksana berikut:

    1. diberikan terhadap Dagangan yang memiliki TKDN paling tekor 25% (dua desimal lima persen);

    2. diberikan minimal tinggi 25% (dua puluh lima persen);

    3. diperhitungkan privat evaluasi harga penawaran nan mutakadim menyempurnakan persyaratan administrasi dan teknis;

    4. penetapan pemenang bersendikan urutan harga terendah Hasil Evaluasi Penghabisan (HEA);

    5. HEA dihitung dengan rumus HEA = (1 – KP) x HP dengan:

      KP = TKDN x preferensi terala

      KP merupakan Koefisien Preferensi

      HP merupakan Harga Ijab sesudah koreksi aritmatik; dan

    6. daiam hal terwalak 2 (dua) maupun lebih penawaran dengan HEA terendah yang sama, penawar dengan TKDN lebih lautan ditetapkan andai pemenang.

  4. Bagi Pekerjaan Bangunan pada metode pemilahan Tender Internasional, preferensi harga diberikan minimum tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen) kepada raga usaha kebangsaan di atas harga penawaran terendah dari fisik operasi asing.

29. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 72 diubah, serta ayat (4) Pasal 72 dihapus, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

  1. Katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik kewarganegaraan, katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik tempatan.

  2. Katalog elektronik sama dengan dimaksud pada ayat (1) memuat informasi maujud daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk privat negeri, produk SNI, barang baik hati lingkungan hidup, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya tercalit dagangan/jasa.

  3. Penyelenggaraan katalog elektronik dilaksanakan maka itu Kementerian/Tulang beragangan/Pemerintah Daerah maupun LKPP.

  4. Dihapus.

  5. Ketentuan lebih lanjut adapun manajemen katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Kanun Atasan Lembaga.

30. Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) pasal, merupakan Pasal 72A sehingga berbunyi umpama berikut:

Pasal 72A

  1. Barang/jasa yang ditransaksikan melalui Toko Daring n kepunyaan kriteria:

    1. tolok maupun dapat distandarkan;

    2. memiliki rasam risiko cacat; dan

    3. harga sudah terbentuk di pasar.

  2. Barang/jasa sebagaimana dimaksud puas ayat (1) tidak ditayangkan puas katalog elektronik.

  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Toko Daring diatur internal Peraturan Kepala Gambar.

31. Qada dan qadar Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi laksana berikut:

Pasal 74

  1. Perigi Daya Bani adam Pengadaan Dagangan/Jasa terdiri atas:

    1. Mata air Trik Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa;

    2. Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem Pengadaan Komoditas/Jasa; dan

    3. Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Komoditas/Jasa.

  2. Sumber Taktik Pengelola Guna Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud lega ayat (1) fonem a yaitu sendang kiat basyar yang melaksanakan kelebihan pengadaan barang/jasa di lingkungan Departemen/Rang/Pemerintah Kawasan.

  3. Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem Pengadaan Produk/Jasa sebagaimana dimaksud plong ayat (1) lambang bunyi b merupakan sumur sendi basyar nan melaksanakan perancangan kebijakan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa.

  4. Mata air Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan mata air ki akal manusia yang terdiri dari bineka keahlian tertentu dalam mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

  5. Bilangan mengenai Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berdasarkan ketentuan regulasi perundang-undangan.

32. Di antara Pasal 74 dan Pasal 75 disisipkan 2 (dua) pasal adalah Pasal 74A dan Fasal 74B sehingga berbunyi umpama berikut:

Pasal 74A

  1. Sumber Trik Pengelola Fungsi Pengadaan Komoditas/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) lambang bunyi a, terdiri atas:

    1. Koordinator Pengadaan Komoditas/Jasa; dan

    2. Personel Lainnya.

  2. Kementerian/Buram/Pemerintah Daerah teradat memiliki Organisator Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud sreg ayat (1) huruf a sebagai Pokja Penyaringan/Pengarah Pengadaan.

  3. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa bisa ditugaskan sebagai PPK, membantu tugas PA/KPA, melaksanakan anju pemasangan produk/jasa n domestik katalog elektronik, dan ditugaskan sebagai Perigi Kancing Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa.

  4. Beban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Departemen/Rangka n domestik situasi:

    1. biji alias jumlah kelongsong pengadaan di Kementerian/Kerangka enggak mencukupi untuk menunaikan janji pencapaian batas angka ponten minimum pertahun bagi Koordinator Pengadaan Komoditas/Jasa; maupun

    2. Perigi Daya Pengorganisasi Faedah Pengadaan Dagangan/Jasa diiakukan oleh prajurit Armada Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

  5. Dalam hal pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengelolaan pengadaan Produk/Jasa dilakukan makanya Pegawai Lainnya seperti dimaksud sreg ayat (1) huruf b.

  6. Karyawan Lainnya begitu juga dimaksud pada ayat (5) terlazim n kepunyaan sertifikat kompetensi di rataan Pengadaan Komoditas/Jasa.

  7. Internal hal Pegawai Lainnya belum memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud plong ayat (6) teradat n kepunyaan kopi Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar/level-1.

  8. Perigi Buku Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/ Jasa berkedudukan di UKPBJ.

  9. Atas pangkal pertimbangan kewenangan, Sumur Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Produk/Jasa yang ditugaskan sebagai PPK dapat berkedudukan di luar UKPBJ.

Pasal 74B

  1. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Kewedanan yang terbiasa punya Aktivis Pengadaan Dagangan/Jasa menyusun kerangka aksi pelampiasan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

  2. Dalam hal kuantitas Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah belum mencukupi sesuai tulangtulangan aksi pemenuhan Aktivis Pengadaan Barang/Jasa seperti dimaksud pada ayat (1), maka:

    1. pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dilakukan dengan ketentuan:

      1. Pokja Pemilihan untuk setiap cangkang pengadaan, teradat beranggotakan setidaknya 1 (satu) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan

      2. Anggota Pokja Pemilihan selain Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil nan mempunyai sertifikat kompetensi, dan/ataupun sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Komoditas/Jasa.

    2. pelaksanaan tugas Bos Pengadaan yang tak bisa dilakukan oleh Koordinator Pengadaan Barang/Jasa, dilakukan makanya Personel Negeri Sipil nan memiliki sertifikat kompetensi dan/ataupun salinan keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

  3. Dalam keadaan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Distrik belum punya Pengelola pengadaan Produk/Jasa, hingga tersedianya Organisator Pengadaan berdasarkan rencana aksi pernenuhan Pengelola Pengadaan Komoditas/Jasa seperti dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan tugas pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan oleh:

    1. Tenaga kerja Negeri Sipil yang memiliki sertifikat kompetensi dan/ataupun akta keahlian tingkat dasar/level-1 di parasan Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau

    2. Badal Pengadaan.

  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai rajah aksi pemenuhan Organisator Pengadaan Dagangan/Jasa sama dengan dimaksud puas ayat (1) diatur kerumahtanggaan Regulasi Pejabat Lembaga.

Ketentuan ayat (1) Pasal 75 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, merupakan ayat (3a), dan predestinasi Pasal 75 ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat(5), ayat (6), dan ayat (7), sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

  1. Menteri/kepala lembaga/kepala daerah membentuk UKPBJ yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian/Buram/Pemerintah Kawasan.

  2. Dalam rencana pelaksanaan tugas UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKPBJ memiliki kemujaraban:

    1. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;

    2. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;

    3. pembinaan Sumur Kancing Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;

    4. pelaksanaan pendampingan, tanya jawab, dan/atau bimbingan teknis; dan

    5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala rangka/kepala daerah.

  3. UKPBJ begitu juga dimaksud lega ayat (1) berbentuk sistemis dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan ordinansi perundang-undangan.

    1. Pemimpin UKPBJ mesti memenuhi standar kompetensi jabatan yang mencaplok kompetensi teknis di bidang Pengadaan Komoditas/Jasa.

  4. Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik begitu juga dimaksud pada ayat (2) abjad b, dapat dilaksanakan oleh unit kerja terpisah.

  5. Pembentukan UKPBJ sebagai halnya dimaksud ayat (1) dikecualikan bagi Rencana nan tidak memenuhi barometer untuk membentuk UKPBJ.

  6. UKPBJ Kementerian/Rang/Pemerintah Area melaksanakan peningkatan kapabilitas UKPBJ melampaui teoretis kematangan UKPBJ untuk menuju trik keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

  7. Ketentuan selanjutnya mengenai Lembaga yang tidak memenuhi standar untuk membentuk UKPBJ sebagaimana dimaksud puas ayat (5) dan pelaksanaan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui hipotetis kematangan UKPBJ sama dengan dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Qanun Kepala Lembaga.

34. Kodrat Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

  1. Dalam situasi peserta seleksi:

    1. mengemukakan dokumen atau keterangan palsu/bukan benar buat memenuhi persyaratan nan ditentukan dalam Arsip Pemilihan;

    2. terindikasi melakukan persekongkolan dengan pesuluh tidak untuk menata harga penawaran;

    3. terindikasi melakukan penyelewengan, kolusi, dan/ataupun nepotisme n domestik penyaringan Penyedia; alias

    4. mengundurkan diri dengan alasan nan tak dapat dituruti oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.

    murid pemilihan dikenai sanksi administratif.

  2. N domestik keadaan pemenang pemilihan mengundurkan diri dengan alasan nan tidak dapat dituruti sebelum penandatanganan Carter, pemenang penyortiran dikenai sanksi administratif.

  3. Dalam hal Penyedia:

    1. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pencahanan, atau bukan melaksanakan kewajiban privat masa pemeliharaan;

    2. menyebabkan kegagalan gedung;

    3. menyerahkan Uang muka nan tak dapat dicairkan;

    4. melakukan kesalahan dalam ancangan kuantitas/volume hasil tiang penghidupan berdasarkan hasil audit;

    5. memasrahkan barang/jasa yang kualitasnya enggak sesuai dengan Sewa bersendikan hasil audit; alias

    6. keteter menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.

    Penyedia dikenai sanksi administratif.

  4. Kelakuan atau tindakan sebagaimana dimaksud plong ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif kasatmata:

    1. sanksi digugurkan dalam pemilihan;

    2. sanksi pencairan jaminan;

    3. Sanksi Daftar Hitam;

    4. sanksi ganti kerugian; dan/atau

    5. sanksi denda.

  5. Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:

    1. ayat (1) huruf a sampai dengan fonem c dikenakan sanksi digugurkan dalam penyortiran, sanksi pencairan Acaram Ijab, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;

    2. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan Acaram Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) waktu;

    3. ayat (2) dikenakan sanksi pencairan Jaminan Ijab dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) periode;

    4. ayat (3) aksara a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Cagar Perawatan, dan Sanksi Daftar Hitam sejauh 1 (satu) tahun;

    5. ayat (3) huruf b sampai dengan aksara e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar angka kegeruhan nan ditimbulkan; atau

    6. ayat (3) leter f dikenakan sanksi denda keterlambatan.

35. Suratan ayat (1) huruf c dan huruf e Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi bagaikan berikut

Pasal 80

  1. Ragam atau tindakan peserta penyortiran yang dikenakan sanksi dalam proses katalog faktual:

    1. menyampaikan sertifikat atau keterangan palsu/bukan benar lakukan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

    2. terindikasi berbuat persekongkolan dengan pesuluh lain untuk mengeset harga penawaran;

    3. terindikasi mengerjakan korupsi, perkomplotan, dan/atau nepotisme internal pemilahan Penyedia;

    4. mengundurkan diri dengan alasan yang bukan dapat diterima Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan; ataupun

    5. tidak menandatangani kontrak katalog.

  2. Ulah atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi privat proses E-purchasing berupa bukan memenuhi bahara privat Kontrak sreg katalog elektronik alias surat pesanan.

  3. Perbuatan atau tindakan sebagai halnya dimaksud plong ayat (1) dan ayat (2) dikenakan:

    1. sanksi digugurkan dalam pemilihan;

    2. Sanksi Daftar Hitam;

    3. sanksi penghentian temporer intern sistem transaksi E-purchasing; dan/atau

    4. sanksi penurunan pencantuman Penyedia bermula katalog elektronik.

  4. Pelanggaran atas kadar sama dengan dimaksud plong:

    1. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;

    2. ayat (1) abjad d dan huruf e dikenakan Sanksi Daftar Hitam sepanjang 1 (satu) tahun;

    3. ayat (2) atas pelanggaran surat pesanan dikenakan sanksi pemutusan provisional dalam sistem transaksi E-purchasing sejauh 6 (enam) bulan; atau

    4. ayat (2) atas pelanggaran Carter pada katalog elektronik dikenakan sanksi penghamburan pencantuman Fasilitator pecah katalog elektronik selama 1 (satu) musim.

  5. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan makanya Kementerian/Lembaga/Perangkat Distrik atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Badal Pengadaan dan/atau PPK.

36. Ganjaran ayat (1) dan ayat (3) Pasal 82 diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi umpama berikut:

Pasal 82

  1. Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pembesar Pengadaan/Pokja Pemilihan yang tengung-tenging mengerjakan suatu ulah yang menjadi kewajibannya.

  2. Pemberian sanksi administratif seperti mana dimaksud plong ayat (1) dilaksanakan oleh Pengarah Pendiri Kepegawaian/pejabat nan berwenang sesuai dengan kadar ordinansi perundang-ajakan.

  3. Sanksi azab disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Seleksi yang pahit lidah menarung pakta integritas berdasarkan putusan Uang jasa Pengontrol Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Kehakiman Penyelenggaraan Usaha Negara.

37. Predestinasi ayat (1) Pasal 83 diubah, sehingga pasat 83 berbunyi perumpamaan berikut:

Pasal 83

  1. PA/KPA menggambarkan kabar pelajar pemilihan/Fasilitator yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dalam Daftar Hitam Nasional.

  2. LKPP menyelenggarakan Daftar Hitam Nasional.

38. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

  1. Perampungan sengketa Kontrak antara PPK dan Fasilitator kerumahtanggaan pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan menerobos:

    1. layanan penyelesaian sengketa Kontrak;

    2. arbitrase;

    3. Dewan Sengketa Gedung; ataupun

    4. penyelesaian menerobos pengadilan.

  2. Layanan perampungan sengketa Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan maka dari itu LKPP.

  3. Takdir tentang Dewan Sengketa Konstruksi sebagaimana dimaksud sreg ayat (1) huruf c diatur dengan ordinansi menteri nan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan awam dan perumahan rakyat.

Pasal II

  1. Lega ketika Peraturan Presiden ini mulai berlaku, muatan n kepunyaan sertifikat kompetensi untuk Personel Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74A ayat (6) dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2023.

  2. Bilamana Peraturan Kepala negara ini mulai berlaku, fungsi tata layanan pengadaan secara elektronik yang dilaksanakan maka itu unit kerja terpisah begitu juga dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) berlaku hingga dengan 31 Desember 2023.

  3. Bilamana Kanun Kepala negara ini mulai bertindak, Pengadaan Pencahanan Bangunan/Pengadaan Jasa Konsultansi Gedung/Pekerjaan Konstruksi Terstruktur tetap dilaksanakan sesuai:

    1. Regulasi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kriteria dan Pedoman Pengadaan Jasa Gedung Melalui Fasilitator dan regulasi pembentuk; dan

    2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Musim 2022 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jalan hidup Konstruksi Terintegrasi Rancang Sadar Melalui Fasilitator sebagaimana telah diubah dengan Regulasi Menteri Jalan hidup Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Kanun Menteri Tiang penghidupan Masyarakat dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Hari 2022 adapun Patokan dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Gedung Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia dan peraturan pelaksana,

    sampai diterbitkannya Peraturan Komandan Lembaga akan halnya Pengadaan Pekerjaan Gedung/Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi/Pekedaan Konstruksi Terkonsolidasi.

  4. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Mudahmudahan setiap turunan mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya kerumahtanggaan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi berpunca Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2022 mengenai Transisi atas Kanun Presiden Nomor 16 Periode 2022 akan halnya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nan ditetapkan Kepala negara Joko Widodo sreg copot 2 Februari 2022 di Jakarta. Peraturan Kepala negara Nomor 12 tahun 2022 tentang Persilihan atas Peraturan Kepala negara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengadaan Produk/Jasa Pemerintah diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Hamba allah Yasonna H. Laoly pada tanggal 2 Februari 2022 di Jakarta.

Agar setiap turunan mengetahuinya. Kanun Presiden Nomor 12 periode 2022 tentang Peralihan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 63.

Source: https://www.jogloabang.com/perpres-12-2021-perpres-16-2018-pengadaan-barangjasa-pemerintah

Originally posted 2022-08-09 03:49:07.